kompas2.com – ibu Pelajar di Kota Bandung Terindikasi Gangguan Mental, Ini Respons Pemkot
Ada angka yang cukup membuat ruang diskusi hening sejenak: 75 ribu.
Itulah jumlah pelajar di Kota Bandung yang, menurut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, terindikasi mengalami gangguan mental. Angka itu bukan sekadar statistik di atas kertas. Ia muncul dari proses pendataan yang di lakukan pemerintah daerah melalui sekolah-sekolah di Bandung.
Farhan menyampaikannya dalam forum pembahasan kesehatan mental remaja. Bukan dalam suasana seremoni, bukan pula dalam nada sensasional. Tapi jelas—dan cukup tegas.
Namun ia buru-buru memberi garis bawah: “terindikasi” bukan berarti sudah di diagnosis secara klinis. Ini hasil skrining awal. Penyaringan. Alarm dini, kalau mau di sebut begitu.
Dan alarm, seperti kita tahu, tidak selalu berarti kebakaran sudah terjadi. Tapi ada sesuatu yang perlu dicek.
Proses pendataan itu melibatkan sekolah-sekolah di berbagai wilayah kota. Dari sana, muncul gambaran yang tak bisa dianggap ringan. Tekanan akademik di sebut sebagai salah satu faktor. Lingkungan sosial. Lalu media digital—yang nyaris tak pernah lepas dari tangan remaja hari ini.
Beban tugas, ekspektasi, perbandingan di media sosial, dinamika pertemanan. Semua menumpuk. Pelan-pelan, atau mungkin sekaligus.
Angka 75 ribu itu, dalam konteks kota sebesar Bandung, terasa besar. Sangat besar. Dan pemerintah kota mengaku menjadikannya perhatian serius.
Farhan tidak berhenti pada paparan data. Ia menekankan perlunya tindak lanjut. Skrining hanyalah pintu masuk. Setelah itu, harus ada pendampingan. Pemeriksaan profesional. Pendekatan yang tidak sekadar administratif, tapi manusiawi.
Karena gangguan mental bukan soal angka. Ia soal anak-anak yang duduk di bangku kelas. Soal remaja yang mungkin terlihat biasa saja, tapi menyimpan beban yang tak selalu terlihat.
Pemerintah Kota Bandung berencana memperkuat layanan konseling di sekolah. Bukan sekadar formalitas ruang BK, tetapi sistem pendampingan yang lebih terstruktur. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan juga akan di tingkatkan.
Artinya, guru tidak di biarkan sendirian. Sekolah tidak berdiri sendiri. Ada jejaring profesional yang di harapkan bisa menjadi rujukan.
Langkah ini, menurut pemerintah kota, bagian dari evaluasi kebijakan kesehatan mental di tingkat daerah. Data yang dipaparkan Farhan menjadi dasar untuk melihat ulang apa yang sudah berjalan—dan apa yang belum.
Tapi ada satu hal yang juga disorot: peran orang tua.
Intervensi di sekolah penting, ya. Tapi kehidupan anak tak berhenti di pagar sekolah. Pemerintah mendorong orang tua ikut memantau kondisi psikologis anak. Lebih peka. Lebih hadir. Deteksi dini di anggap kunci agar persoalan tidak berkembang menjadi lebih berat di kemudian hari.
Angka 75 ribu itu mungkin akan terus di kutip. Di perdebatkan. Di periksa ulang.
Namun satu hal jelas: isu kesehatan mental pelajar kini bukan lagi topik pinggiran. Ia sudah masuk meja kebijakan. Sudah menjadi bahan evaluasi resmi.
Dan mungkin, bagi sebagian pelajar, harapannya sederhana saja—ada yang benar-benar mendengar
