kompas2.com – Kabar itu datang cepat, nyaris tanpa jeda. Selasa siang, 3 Maret 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak. Operasi senyap. Dan dari operasi itu, satu nama mencuat: Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
KPK membenarkan penangkapan tersebut. Ya, ada operasi tangkap tangan. Ya, Fadia ikut di amankan. Tapi selebihnya masih gelap. Perkara apa yang melatarbelakanginya? Dugaan korupsi di sektor apa? Belum di jelaskan.
Seperti biasa, KPK tidak langsung membuka semua kartu di awal. Dalam keterangan singkatnya, lembaga antirasuah itu menyebut ada sejumlah pihak lain yang turut di amankan. Mereka kini menjalani pemeriksaan intensif. Status hukum? Belum di tetapkan. Masih menunggu proses klarifikasi dan gelar perkara.
OTT bukan metode baru bagi KPK. Justru ini yang paling sering menyedot perhatian publik. Biasanya di awali dari pengumpulan informasi, pemantauan, lalu bergerak ketika dugaan transaksi atau peristiwa di anggap sedang berlangsung. Cepat. Terukur. Dan sering kali mengejutkan.
Fadia Arafiq sendiri merupakan Bupati Pekalongan yang tengah menjabat dalam periode berjalan. Penangkapan kepala daerah aktif tentu bukan perkara kecil. Dampaknya bukan hanya ke personal, tapi juga ke pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
Hingga berita ini di tulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Belum ada klarifikasi dari pihak terdekat. Situasi masih menunggu perkembangan.
Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang di amankan dalam OTT. Dalam rentang waktu itu, publik biasanya menanti konferensi pers—momen ketika konstruksi perkara mulai di buka, pasal di sampaikan, dan status hukum di umumkan.
Untuk saat ini, yang pasti baru satu: operasi telah di lakukan, dan seorang bupati aktif ikut terjaring. Selebihnya, tinggal menunggu penjelasan resmi dari KPK.
