kompas2.com – Topik ini sebenarnya sudah lama bergulir. Pengadaan perangkat, anggaran besar, lalu muncul pertanyaan—wajar. Selalu begitu polanya.
Di tengah itu, Nadiem Makarim akhirnya bicara cukup jelas. Ia bilang, proses pengadaan Chromebook di kementeriannya tidak berjalan tanpa pengawasan. Ada jaksa yang ikut memantau.
Bukan hanya di akhir proses. Dari awal.
Mulai dari perencanaan, sampai pelaksanaan. Semua di awasi. Itu yang di tekankan.
Kalau dipikir-pikir, langkah ini seperti ingin menutup ruang abu-abu. Karena biasanya, masalah muncul justru di bagian yang tidak terlalu terlihat. Detail kecil, keputusan teknis, atau celah administrasi yang kadang luput.
Dengan melibatkan jaksa, setidaknya ada pihak luar yang ikut melihat. Bukan hanya internal.
Nadiem menyebut ini sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi. Juga akuntabilitas—kata yang sering di ulang, tapi di lapangan tidak selalu mudah di jaga.
Apalagi ini soal anggaran negara.
Program Chromebook sendiri memang bukan proyek kecil. Ini bagian dari dorongan digitalisasi pendidikan. Harapannya, kegiatan belajar bisa lebih adaptif dengan teknologi. Sekolah punya perangkat. Siswa dan guru bisa memanfaatkan.
Tapi di sisi lain, pertanyaan juga tidak sedikit.
Apakah semua daerah siap? Bagaimana dengan internet? Listrik? Atau bahkan kesiapan pengguna itu sendiri—guru, siswa, sistemnya.
Jadi ya, pengadaan perangkat itu satu hal. Penggunaannya, itu cerita lain.
Nadiem tampaknya tidak menutup mata soal itu. Ia bilang evaluasi akan terus di lakukan. Artinya program ini tidak di anggap selesai hanya karena perangkat sudah di bagikan.
Masih ada tahap berikutnya. Dan mungkin justru itu yang paling menentukan.
Pengawasan dari jaksa, kalau di lihat dari luar, memang terdengar seperti langkah ekstra. Tapi di situ juga ada pesan—bahwa pemerintah ingin menjaga prosesnya tetap bersih, atau setidaknya lebih terkontrol.
Karena pada akhirnya, yang jadi sorotan bukan hanya bagaimana program ini di mulai.
Tapi bagaimana hasilnya nanti benar-benar terasa.
