kompas2.com – Isu ini cepat sekali menyebar. Dari obrolan warga sampai jadi perhatian publik yang lebih luas. Dugaan adanya oknum TNI yang bermain sebagai “calo” dalam proses penerimaan prajurit di Maluku—isu yang sensitif, jelas, dan tidak bisa di anggap angin lalu.
Kodam setempat akhirnya angkat bicara.
Ada nada penegasan, tapi juga permintaan maaf. Dua hal yang di sampaikan hampir bersamaan. Mereka mengakui ada persoalan, tapi di saat yang sama menekankan: ini bukan cerminan institusi secara keseluruhan. Ada garis yang ingin di tegaskan di situ—bahwa yang bermasalah adalah individu, bukan sistemnya. Setidaknya, itu yang ingin di sampaikan.
Namun publik, seperti biasa, tidak hanya melihat pernyataan. Mereka melihat konteks.
Praktik percaloan dalam rekrutmen bukan isu baru, dan justru karena itu, ketika dugaan ini muncul lagi—apalagi melibatkan oknum berseragam—reaksinya langsung menguat. Kepercayaan jadi taruhannya.
Kodam menyebut, oknum yang terlibat sudah di tangani. Prosesnya, kata mereka, berjalan sesuai aturan yang berlaku di tubuh TNI. Tidak di jelaskan terlalu rinci ke publik, tapi satu hal di tekankan: pelanggaran seperti ini tidak akan di biarkan.
Nada “tegas” itu berulang.
Mereka juga kembali mengingatkan—dan ini penting—bahwa proses penerimaan prajurit TNI seharusnya bersih. Tidak ada pungutan. Tidak ada “jalur belakang”. Kalau ada yang menawarkan bantuan dengan imbalan, itu sudah jelas menyimpang.
Masalahnya, praktik seperti itu sering kali justru bermain di ruang abu-abu. Antara kepercayaan, desperation calon peserta, dan oknum yang memanfaatkan situasi. Kombinasi yang berbahaya.
Karena itu, imbauan ke masyarakat kembali di tegaskan: jangan percaya.
Kalau ada yang menjanjikan “lolos seleksi” dengan bayaran tertentu, itu bukan bagian dari sistem resmi. Itu jebakan. Dan kasus di Maluku ini—kalau dugaan terbukti—jadi pengingat keras tentang itu.
Di internal sendiri, kasus ini tidak berhenti di penanganan individu. Ada evaluasi yang ikut berjalan. Pengawasan di sebut akan di perkuat, terutama di proses rekrutmen. Titik yang memang rawan.
Karena di situlah harapan banyak orang bertemu sistem. Dan ketika sistem itu tercoreng, dampaknya tidak kecil.
Hingga kini, proses terhadap oknum yang bersangkutan masih berjalan. Kodam memastikan semuanya akan di proses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada pengecualian, setidaknya itu yang di klaim.
Di ujungnya, ini bukan sekadar soal satu kasus.
Ini soal menjaga kepercayaan. Dan seperti yang sering terjadi—kepercayaan itu jauh lebih sulit di perbaiki daripada di jaga sejak awal.
