kompas2 — Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, buka suara soal wacana pilkada lewat DPRD. Ia tak langsung menolak.
Menurutnya, opsi itu sah-sah saja. Asal, jelas dia, “efektif dan akuntabel.”
Bukan Soal Cara, Tapi Hasil
Bagi Haedar, inti dari pilkada bukan terletak pada sistem pemilihannya. Mau lewat rakyat langsung, atau DPRD, itu teknis.
Yang penting: hasilnya.
“Yang kita butuhkan adalah kepala daerah yang jujur, mampu, dan kerja buat rakyat,” ujarnya dalam keterangan yang di terima media, Selasa siang (8/1).
Model pemilihan apa pun, kata dia, harus mengarah ke situ.
Waspadai Ruang Gelap di DPRD
Tapi bukan tanpa catatan.
Kalau pilkada lewat DPRD benar dijalankan, Haedar menekankan pentingnya pengawasan. Ketat.
Transparansi juga tak bisa ditawar. Menurutnya, alur proses mesti di buat terang supaya tidak berubah menjadi wadah bagi kepentingan gelap.
Risiko konflik kepentingan dan politik transaksional, menurut dia, nyata. Dan itu yang harus di cegah sejak awal.
Jangan Gegabah Ubah Sistem
Haedar juga mengingatkan agar wacana ini tidak buru-buru di loloskan.
Perubahan sistem pilkada, ujarnya, harus di kaji menyeluruh. Libatkan banyak pihak. Jangan hanya segelintir elite.
Efisiensi boleh jadi alasan. Tapi demokrasi dan kepentingan rakyat tetap yang utama.
Demokrasi Jangan Jadi Formalitas
Ia menutup pernyataannya dengan nada tegas. Apa pun skemanya, kata Haedar, proses demokrasi jangan cuma formalitas prosedural.
Kalau rakyat makin jauh dari proses politik, maka ada yang salah. Dan itu, menurutnya, harus jadi perhatian sejak sekarang.
